MENDORONG UPAYA METAMOFORSIS DAN SINERGISITAS GERAKAN PEMUDA INDONESIA YANG BERBUDAYA SEHAT DALAM RANGKA MENUNJANG AKSELERASI PENCAPAIAN SDGS 2030.

MENDORONG UPAYA METAMOFORSIS DAN SINERGISITAS GERAKAN PEMUDA INDONESIA YANG BERBUDAYA SEHAT DALAM RANGKA MENUNJANG AKSELERASI PENCAPAIAN SDGS 2030.

Yoga Pradito Wibiyantoro

Pencapaian target MDGs akan segera berakhir pada tahun 2015 dan agenda pembangunan global paska MDGs 2015 sekarang sudah menjadi topik yang hangat menjelang KTT  Rio+20 di Brazil bulan Juni 2012.. Dalam rangka memperingati 20 tahun KTT Bumi (Rio Earth Summit) 1992 yang telah melahirkan konsep pembangunan multi jalur yakni pola pembangunan yang juga memberikan aksentuasi pada peran lingkungan dan sosial tidak semata dimensi tunggal ekonomi, KTT Rio+20 tahun 2012 diselenggarakan dengan mengusung dua tema besar yakni ekonomi hijau dalam konteks pembangunan lestari dan penurunan angka kemiskinan (green economy in the context of sustainable development and poverty eradication) serta kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan yang lebih dikenal sebagai institutional framework for sustainable development (IFSD).[1]

Salah satu topik yang paling mengemuka sebagai outcome adalah sustainable development goals atau SDGs. Ide revitalisasi metode pembangunan berkelanjutan ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah Indonesia yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Salah satu upaya menyelaraskan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan sumberdaya alam adalah konsep pertumbuhan hijau (green growth). Pertumbuhan ekonomi hijau adalah konsep pertumbuhan yang mengedepankan aspek kualitas dan kuantitas ekosistem dan lingkungan serta mengurangi disparitas sosial dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Kemunculan konsep pertumbuhan hijau ini tidak lepas dari kekhawatiran global atas terjadinya perubahan iklim dan degradasi lingkungan akibat bias pengukuran indikator pertumbuhan ekonomi konvensional yang dianggap gagal melindungi kualitas sumber daya alam dan keragaman hayati disamping meningkatnya kesenjangan sosial.[2] Konsep ini lantas mengalami redifinisi bahwa pembangunan berkelanjutan adalah secara ekonomi tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.[3]

Di Indonesia, pemerintah sudah mulai mencanangkan program-program dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, tetapi hal ini belum tercapai sehingga menyebabkan derajat kesehatan Masyarakat Indonesia masih tergolong rendah karena adanya beberapa faktor diantara lain : tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan akan pentingnya kesehatan, dan kerusakan lingkungan yang semakin banyak terjadi yang disebabkan perusahaan-perusahaan Industri yang dalam pengelolaannya kurang memperhatikan lingkungan sehingga menyebabkan perubahan iklim, degredasi lingkungan ekosistem semakin rendah, dan posisi masyarakat Indonesia berada pada lingkungan yang tidak sehat serta dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Belum terbitnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kesehatan dalam konsep ‘Paradigma Sehat” bahwa tercapai derajat kesehatan optimal merupakan syarat mutlak dalam membangun tatanan kesejahteraan masyarakat secara umum serta mampu menunjang produktivitas produktif masyarakat dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat secara nasional. Karena masyarakat Indonesia maupun pihak-pihak tertentu tidak memandang Kesehatan sebagai aset investasi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan hanya memandang pembangunan bidang kesehatan semata hanya terkait penanganan berbagai penyakit tertentu dan penyediaan obat-obatan. Cara pandang sempit inilah menjadikan pembangunan kesehatan di Indonesia seakan berjalan stagnan dan terkesan lamban dalam mengupayakan kesehatan masyarakat secara nasional. Padahal untuk mencapai peningkatan kesejahteraan umum di bidang pembangunan kesehatan nasional juga ditentukan beberapa faktor diantara lain : pendidikan dasar, pendidikan tinggi, kualitas sumber daya manusia (SDM), produktivitas kerja, pertumbuhan ekonomi, kesehatan perempuan dan kesehatan anak-anak.

Di Indonesia, kurang seriusnya pemerintah dalam menangani pembangunan kesehatan secara nasional terlihat dari minimnya pos anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Pemerintah juga belum terlihat memiliki grand desain strategi ataupun konsep yang jelas mau diarahkan mana pembangunan kesehatan secara nasional sehingga belum mampu menggerakkan elemen-elemen penggerak pembangunan kesehatan secara berjalan sinergis, terpadu dan progresif. Minimnya anggaran negara disektor Kesehatan, dapat dipandang sebagai rendahnya apresiasi kita akan penting kesehatan sebagai pilar atau elemen penopang kesejahteraan secara nasional padahal kesehatan juga mampu menopang produktivitas kerja masyarakat dalam rangka menunjang laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Akibatnya yang dapat kita lihat, pembangunan kesehatan nasional di Indonesia masih dihadapkan masalah klasik kesehatan yang justru semakin banyak atau besar dan berat. Hal ini ditandai oleh masih tingginya AKI/AKB, meningkat prevalensi gizi kurang/stunting dan meningkatnya prevalensi PTM. Terjadinya disparitas di berbagai daerah juga tidak lepas dari perbedaan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Kesehatan sehingga menyebabkan perbedaan pola pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya pemerataan pembangunan kesehatan di berbagai daerah sehingga mempengaruhi ketahanan nasional di Indonesia. Disisi lain program pemerintah dalam penyelenggaraan JKN dan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 lalu belum bisa merubah dan menunjukkan perubahan besar terhadap paradigma sehat masyarakat Indonesia yang masih menekankan aspek pelayanan kuratif dan rehabilitatif sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengenal pola pelayanan Kesehatan yang lebih holistik dan menekankan pada aspek preventif dan promotif Kesehatan. Tetapi pada kenyataannya, BPJS Kesehatan mulai menunjukkan kekurangan atau kelemahan dimana Dana yang digunakan lebih banyak pada aspek kuratif dan rehabilitatif dibanding dengan penggunaan dana untuk usaha preventif dan promotif kesehatan.

Ditengah semua permasalahan pembangunan kesehatan yang belum selesai, Indonesia dihadapkan adanya bonus demografi yang sedang dialami Indonesia mencapai puncak pada tahun 2020-2030. Bonus demografi diartikan sebagai suatu peningkatan peningkatan persentase jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (anak-anak dan orang tua).  Disatu sisi Bonus Demografi dapat menjadi peluang bagi Indonesia karena tinggi persentase dan jumlah penduduk usia produktif berarti akan menjadi peningkatan produktivitas kerja dan laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Disisi lain, tinggi jumlah penduduk usia produktif jika tidak dibarengi dengan menciptakan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja, dan rendah kualitas sumber daya manusia (SDM) justru akan menjadi sebuah ancaman terhadap kemajuan bangsa. kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas tinggi, tanpa ketersediaan lahan dan pekerjaan bagi para penduduk usia produktif malah semakin meningkatkan pengangguran semakin tinggi. Bahkan kelaparan dan masalah-masalah kesehatan seperti gizi kurang/AKI/AKB/Stunting/PTM dan lain-lain semakin bertambah lebih besar, dan tingkat kekacauan sosial, kejahatan dan kriminalitas semakin tinggi akan terus mengintai.

Ditengah semua permasalahan pembangunan kesehatan yang belum selesai ditambah lagi dengan ada bonus demografi antara 2020-2030 yang kita hadapi nanti. Pemuda adalah generasi yang memiliki peran kunci dalam peningkatan pembangunan Kesehatan maupun pembangunan nasional. Pemuda juga merupakan subjek penting dalam peningkatan produktivitas kerja dan laju pertumbuhan ekonomi bangsa dalam menunjang pembangunan Kesehatan Nasional dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara umumnya. Karena pemuda merupakan generasi yang mampu melanjutkan estafet pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemuda dalam memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Kesadaran yang tinggi hanya dimiliki para pemuda maka dari itu kesadaran akan pentingnya kesehatan sebagai investasi pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu disosialisasikan dan digalakkan.

    Disitulah peran Pemuda, maka pemuda harus diperdayakan. Pemuda harus menjadi bagian dalam proses pembangunan kesehatan nasional dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan agar tercapai derajat martabat dan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena sejak dulu pemuda adalah motor penggerak perubahan zaman bukan hanya sejak zaman pergerakan nasional Indonesia (Pra kemedekaan) sampai zaman reformasi 1998, bahkan sekarang keberadaan pemuda menjadi penting dan menjadi generasi yang bisa diandalkan dalam menunjang estafet pembangunan nasional.

---

[1] United Nations, (2011). Objective and Themes of the United Nations Conference on Sustainable Development: Report of the Secretary-General. UNCSD, New York.

[2] Arif Budi Rahman, 2012, Jurnal MDG. Versio 2.0 :Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Jakarta.

[3] Payne, Dinah M., and Cecily A. Raiborn, (2001). Sustainable Development: The Ethics Support the Economics. Journal of Business Ethics. 32.2 (2001): 157-168.